Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi menyatakan apabila tahun ini perusahaan yang dipimpinnya tidak mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 maka rencana pembangunan bandara Soekarno-Hatta akan terhambat.
"Kami tidak bisa menolak kalau itu sudah jadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tapi ya konsekuensinya akan terjadi perlambatan pengembangan bandara Soekarno-Hatta," kata Budi sebelum mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (5/2).
Budi menilai keengganan anggota DPR untuk menyetujui pemberian PMN bagi Angkasa Pura II sebagai suatu peringatan agar perusahaan yang baru dipimpinnya itu dapat mengelola uang negara dengan sebaik-baiknya.
"Saya melihat komentar DPR itu sebagai hikmah bahwasanya kalau kamu mendapat amanah, jangan sesukanya. Itu pesannya. Jadi saya cukup positif karena itu merupakan suatu peringatan bagi saya," terangnya.
Dia menegaskan dengan kondisi keuangan saat ini, perusahaannya memiliki keterbatasan dalam mencari pinjaman. Sehingga PMN tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan kapasitas pinjaman yang lebih besar.
"Kalau disuruh membesarkan atau membuat bandara itu baik sekali tapi tidak mungkin kalau kami tidak punya equity," pungkasnya.
Dalam materi paparan yang disampaikan Budi di depan anggota DPR beberapa waktu lalu, diketahui Angkasa Pura II hanya memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 385,28 miliar. Sementara kebutuhan investasi untuk pengembangan Soekarno-Hatta sampai 2021 sebesar Rp 41 triliun. Investasi untuk membangun Soekarno-Hatta mencakup 64 persen dari total kebutuhan investasi Angkasa Pura II sebesar Rp 63,3 triliun yang akan digunakan untuk mengembangkan bandara lain.
Menurut Budi dengan target EBITDA 2014 sebesar Rp 2,7 triliun, maka manajemen perusahaan hanya bisa mengupayakan pinjaman maksimal Rp 15 triliun. Jadi secara keseluruhan masih kurang Rp 48,3 triliun. Sementara jika ditambah PMN yang diharapkan sampai 2021 bisa berjumlah Rp 13 triliun, maka kekurangannya akan turun menjadi Rp 20 triliun.
"Kami tidak bisa menolak kalau itu sudah jadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tapi ya konsekuensinya akan terjadi perlambatan pengembangan bandara Soekarno-Hatta," kata Budi sebelum mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (5/2).
Budi menilai keengganan anggota DPR untuk menyetujui pemberian PMN bagi Angkasa Pura II sebagai suatu peringatan agar perusahaan yang baru dipimpinnya itu dapat mengelola uang negara dengan sebaik-baiknya.
"Saya melihat komentar DPR itu sebagai hikmah bahwasanya kalau kamu mendapat amanah, jangan sesukanya. Itu pesannya. Jadi saya cukup positif karena itu merupakan suatu peringatan bagi saya," terangnya.
Dia menegaskan dengan kondisi keuangan saat ini, perusahaannya memiliki keterbatasan dalam mencari pinjaman. Sehingga PMN tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan kapasitas pinjaman yang lebih besar.
"Kalau disuruh membesarkan atau membuat bandara itu baik sekali tapi tidak mungkin kalau kami tidak punya equity," pungkasnya.
Dalam materi paparan yang disampaikan Budi di depan anggota DPR beberapa waktu lalu, diketahui Angkasa Pura II hanya memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 385,28 miliar. Sementara kebutuhan investasi untuk pengembangan Soekarno-Hatta sampai 2021 sebesar Rp 41 triliun. Investasi untuk membangun Soekarno-Hatta mencakup 64 persen dari total kebutuhan investasi Angkasa Pura II sebesar Rp 63,3 triliun yang akan digunakan untuk mengembangkan bandara lain.
Menurut Budi dengan target EBITDA 2014 sebesar Rp 2,7 triliun, maka manajemen perusahaan hanya bisa mengupayakan pinjaman maksimal Rp 15 triliun. Jadi secara keseluruhan masih kurang Rp 48,3 triliun. Sementara jika ditambah PMN yang diharapkan sampai 2021 bisa berjumlah Rp 13 triliun, maka kekurangannya akan turun menjadi Rp 20 triliun.
Mantan bos PT Jakarta Property tersebut menyatakan rencana investasi Soekarno-Hatta yang akan memakan dana besar akan terjadi pada 2015 dan 2016 yaitu masing-masing sebesar Rp 12 triliun dan Rp 17 triliun. Sebagian besar dari dana tersebut dibutuhkan untuk mengakuisisi tanah yang akan digunakan untuk membangun landasan pacu terminal 4.
Sementara menurut keterangan dalam materi presentasi tersebut, manajemen Angkasa Pura II menilai akuisisi tanah tidak bisa dibiayai menggunakan pinjaman. Sehingga dibutuhkan pendanaan yang berasal dari PMN.
Sementara menurut keterangan dalam materi presentasi tersebut, manajemen Angkasa Pura II menilai akuisisi tanah tidak bisa dibiayai menggunakan pinjaman. Sehingga dibutuhkan pendanaan yang berasal dari PMN.
0 komentar:
Posting Komentar
Klik http://tiket.jelajahntt.com , untuk pemesanan tiket pesawat seluruh rute penerbangan domestik dan Asia.
Atau via SMS/Call/WA/ Line/Kakao di 082146-334333, Pin BB: 51D3685D.